BPK memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa BUMN menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Temuan ini kemudian dapat digunakan oleh BUMN untuk memperbaiki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana publik.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir suit and appropriate check. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.
BUMN tersebut kemudian melakukan reformasi inner, seperti memperkuat sistem kontrol inner dan meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.
Sebagai contoh, pada tahun 2020, BPK menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana pada salah satu BUMN. Temuan ini kemudian disampaikan kepada BUMN dan publik, sehingga mendorong perusahaan untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan transparansi.
Intosai sendiri merupakan organisasi world wide yang beranggotakan lembaga pemeriksa keuangan dari seluruh dunia dan bermarkas di Vienna, Austria.
Independensi:BPK memeriksa apakah BUMN telah memiliki struktur organisasi yang independen dan bebas dari pengaruh pihak lain. Misalnya, BPK akan memeriksa apakah dewan komisaris BUMN telah menjalankan fungsinya secara independen, apakah BPK telah memiliki mekanisme untuk mencegah konflik kepentingan, dan apakah BPK telah memiliki sistem untuk melindungi whistleblower.
“Ini punya resiko terhadap diskriminasi pelayanan publik karena konsep warga negara diganti menjadi konstituen,” tuturnya.
Tekanan Politik: Pengawasan terhadap BUMN dapat dipengaruhi oleh tekanan politik, terutama ketika melibatkan kebijakan strategis atau proyek-proyek yang memiliki kepentingan politik. BPK perlu menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya, terlepas dari tekanan politik yang mungkin dihadapi. Peluang untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman five (lima) tahun atau lebih;
Pengelolaan Keuangan:BPK juga memeriksa bagaimana BUMN mengelola here keuangannya, termasuk proses penganggaran, pengeluaran, dan investasi. BPK akan menilai apakah BUMN telah menerapkan sistem pengendalian inner yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan keuangan dan memastikan efisiensi dalam penggunaan dana.
Details statistik menunjukkan bahwa jumlah temuan BPK dan nilai temuan BPK mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Pengalaman beliau dalam mengawasi kinerja BUMN tentu menjadi aset berharga dalam upaya meningkatkan tata kelola perusahaan negara dan memastikan penggunaan dana negara yang efektif dan efisien. Aspek Operasional, Pengawasan BPK terhadap kinerja BUMN
Dalam menjalankan tugasnya, BPK menggunakan berbagai metode audit untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan BUMN.